Perceraian Beda Pandangan Politik

E-LIFE
Kamis, 04 Agustus 2011 , 07:46:00
Tinggi, Cerai Karena Beda Pandangan Politik
Perempuan Lebih Banyak Ajukan Cerai

JAKARTA - Percekcokan memang kerap membuat hukuman suami-istri tidak harmonis dan berujung perceraian. Namun, jangan dikira jika cekco tersebut masih didominasi urusan ekonomi dan ketidaksetiaan. Terbaru, beda pandangan politik justru menjadi tren penyebab tingginya angka perceraian saat ini.

"Agak aneh memang jika urusan politik saat ini lebih tinggi ketimbang pertengkaran urusan perut dan antar pasangan. Namun, itulah fakta yang di dapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Baperlag) Mahkamah Agung (MA). "Biasanya meningkat saat pemilu atau pemilihan presiden," ujar Ditjen Baperlag Wahyu Widiana.

Fakta tersebut bukan isapan jempol. Sebab, data lain dari Baperlag MA menunjukkan ledakan perceraian akibat beda pandangan politik sebanyak 402 kasus di 2009. Itu terjadi selama pemilihan legislatif dan presiden yang notabene hanya berlangsung tidak lebih dari enam bulan. "Di 2010, ketika situasi politik kembali normal, perceraian politik turun jadi 334 kasus belaka," ujarnya.

Data yang dirilis Baperlag, dari 285.184 perceraian seluruh Indonesia 2010 lalu, 334 diantaranya disebabkan oleh perbedaan pandangan politik. Dari prosentase memang kurang dari persen, namun hal itu tetap mencolok. Apalagi, dari jumlah tersebut paling banyak ada di Jawa Timur. "Total 221 pasangan cerai di Jatim," imbuhnya.

Sementara itu, Jawa Barat berada dibawah Jawa Timur dengan 51 kasus perceraian. Sementara itu, Jawa Tengah tercatat lebih sedikit terjadi perceraian karena beda pandangan politik dengan 36 kasus. Kasus yang agak banyak terjadi di Riau dengan perceraian mencapai 13 pasangan.

Lebih lanjut Wahyu Widiana menjelaskan, kasus tersebut juga melanda kawasan Indonesia timur. Buktinya, Papua juga ada kasus serupa yakni 2 pasangan. Sama dengan proses perceraian di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. "Sementara satu kasus ada di Aceh, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat," ungkapnya.

Bagaimana dengan DKI Jakarta? Meski tensi kehidupan di ibu kota sangat tinggi, ternyata tidak ada perceraian yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik. Wahyu membenarkan hal itu karena di daftar yang dikeluarkannya memang tidak ada. "Begitu juga dengan provinsi lain selain yang disebut tadi," tandasnya.

Penyebab dari tingginya angka perceraian akibat beda pandangan politik memang beragam. Namun, yang bisa dipastikan angka tersebut mulai merangkak naik mengikuti konstalasi politik nasiona. Terutama saat terjadinya pemilihan umum baik legislatif maupun presiden. Sebab, saat pemilu usai tren perceraian akibat beda pandangan politik ikut menurun.

Lepas dari itu, masalah ekonomi memang masih menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Dari 285.184 kasus perceraian, sebanyak 67.891 adalah cerai akibat cekcok masalah ekonomi. Dari angka tersebut, paling banyak terjadi di Jawa Barat dengan 33.684 kasus. Jawa Timur kembali masuk angka tertinggi perceraian dengan 21.324 kasus.

Entah apa yang terjadi, Jawa Timur lagi-lagi menyumbang angka yang cukup tinggi dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan. Dari total 20.199 kasus, sebanyak 7.172 berasal dari daerah pimpinan Gubernur Soekarwo. Di susul Jawa Barat 3.650 kasus dan posisi Jawa Tengah 2.503 perceraian. "Kalau cerai gara-gara poligami, ada 1.389 kasus," urainya.

Fakta lainnya, dalam kurun waktu 2010 ternyata pihak perempuan yang lebih banyak mengajukan perceraian. Menurut Wahyu, dari total perceraian sebanyak 59 persennya atau sekitar168.258 kasus diajukan oleh istri. "Dari suami hanya 29 persen dan sisannya oleh pihak ketiga," jelasnya. (dim)